BENGKULU — Momen pertemuan antara Prabowo dan Simon terekam dalam unggahan Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya melalui akun Instagram @sekretariat.kabinet pada Senin (10/8). Dalam unggahan itu, Teddy menegaskan instruksi presiden agar struktur holding BUMN tidak lagi berbelit.
"Presiden Prabowo juga memerintahkan pengurangan layer-layer dan anak cucu perusahaan di Pertamina, PLN, dan BUMN lainnya," tulis Teddy dalam keterangan resminya.
Perintah ini merupakan bagian dari penataan dan restrukturisasi kelembagaan BUMN yang selama ini dinilai terlalu gemuk. Dengan struktur yang ramping, pemerintah yakin keputusan bisnis bisa diambil lebih cepat tanpa harus menunggu persetujuan berlapis dari berbagai anak usaha.
Mengapa Struktur BUMN Harus Ramping?
Selama ini, rantai birokrasi panjang kerap menjadi keluhan utama manajemen BUMN. Setiap keputusan strategis—mulai dari pengadaan barang hingga ekspansi bisnis—harus melewati beberapa lapisan direksi anak perusahaan sebelum sampai ke induk usaha.
Akibatnya, respons BUMN terhadap perubahan pasar menjadi lambat. Padahal, di tengah dinamika ekonomi global yang cepat, perusahaan milik negara dituntut bergerak lincah seperti swasta.
Pemerintah menargetkan restrukturisasi ini membuat BUMN lebih efisien, transparan, dan berdaya saing. Dampaknya, perusahaan pelat merah diharapkan mampu mendukung ketahanan ekonomi nasional tanpa membebani anggaran negara.
Laporan Program B50 dan Bioethanol
Dalam pertemuan yang sama, Simon melaporkan perkembangan terbaru Program Mandatori B50 yang sebelumnya diluncurkan Prabowo pada Juli 2026 lalu. Program ini mewajibkan pencampuran 50 persen biodiesel dalam bahan bakar minyak jenis solar.
Pertamina juga melaporkan kesiapan infrastruktur untuk mendukung rencana penerapan mandatori bioethanol. Ini menunjukkan bahwa di tengah instruksi efisiensi, perusahaan energi pelat merah tetap menjalankan tugas strategis pemerintah dalam transisi energi.
Langkah penataan struktur ini menjadi sinyal kuat bahwa pemerintahan Prabowo serius merombak wajah BUMN. Bukan sekadar mengurangi jumlah perusahaan, tetapi membangun kultur korporasi yang profesional dan cepat beradaptasi.
Ke depan, publik akan melihat apakah pemangkasan birokrasi ini benar-benar berbuah pada kinerja keuangan yang lebih sehat dan layanan publik yang lebih baik dari Pertamina, PLN, serta BUMN lainnya.
