JAKARTA - Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo dinilai perlu segera membentuk tim khusus untuk membongkar dugaan mafia infrastruktur yang bermain di internal kementeriannya. Penilaian itu disampaikan Pengamat Kebijakan Publik Trubus Rahardiansyah, menyusul rentetan isu negatif yang menerpa Dody belakangan ini.
Menurut Trubus, isu-isu tersebut muncul dalam jumlah besar dan sebagian bercampur dengan kabar yang belum terverifikasi. Ia menduga fenomena ini adalah bentuk perlawanan dari kelompok yang kepentingannya terganggu oleh langkah Dody merombak birokrasi kementerian.
“Kalau dilihat dari masifnya pemberitaan, terus juga ada yang terbawa semacam disinformasi, memang indikasi ke sana (diserang balik) sangat kuat gitu lho,” ujar Trubus saat dihubungi wartawan di Jakarta, Senin (3/8/2026).
Isu yang belakangan menyeret nama Dody antara lain rencana perjalanan dinas ke luar negeri, dugaan penggunaan pesawat yang disebut sebagai jet pribadi, dan mutasi pegawai kementerian. Dody bersama Kementerian PU sudah membantah dan mengklarifikasi berbagai tudingan tersebut.
Trubus menilai pihak yang selama ini leluasa mengambil keuntungan dari proyek infrastruktur adalah kandidat utama di balik serangan tersebut, seiring ruang gerak mereka yang kian sempit sejak Dody memperketat pengawasan dan merotasi sejumlah pejabat.
“Karena mereka selama ini kan kesulitan sekali dengan Pak Dody, mereka-mereka yang biasa bermain di ranah proyek-proyek infrastruktur (tidak bergerak bebas),” ungkapnya.
Namun ia menekankan dugaan serangan balik ini masih memerlukan pembuktian, karena belum ada temuan resmi yang memastikan seluruh isu terhadap Dody digerakkan oleh jaringan yang sama.
Sinyal Perlawanan dari Dalam Kementerian
Trubus menduga sejumlah isu yang beredar bisa jadi datang dari kalangan lama di lingkungan Kementerian PU, seiring langkah Dody membenahi kedisiplinan serta merombak susunan pejabat dan pegawai.
Salah satu persoalan yang disorot adalah indikasi keterlibatan pegawai dalam judi daring, berdasarkan data Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK).
“Karena kan Pak Dody juga mendapatkan laporan dari PPATK, ada sekitar 3.000-an (pegawai) pokoknya yang terindikasi judol. Berarti kan di situ harus ada pembenahan serius toh dalam hal ini terhadap internal di Kementerian PU, mungkin dari eselon satu sampai ke bawah, ke tingkat kepala-kepala dinas itu,” tegasnya.
Trubus menekankan perombakan idealnya juga menjangkau pejabat yang sudah lama menduduki posisi tertentu, karena rotasi penting untuk memutus mata rantai kepentingan yang tumbuh akibat seseorang terlalu lama menguasai jabatan atau wilayah kerja.
“(Pejabat) yang lama belum ada pergantian kan ada tuh pejabat-pejabat itu, yang sebelumnya kan juga ada Pak Dody berhadapan dengan para pejabat yang sebelumnya kan, itu yang dari peninggalan menteri sebelumnya kan gitu. Jadi ya memang ini, terjadi semacam perang politik kan di situ artinya kan gitu,” tuturnya.
“Iya, (pegawai lama) itu kan harus dipindahkan, harus dimutasi harus juga digantilah, paling tidak diganti gitu,” tambah dia.
Pejabat yang bertahun-tahun tak pernah dirotasi, menurut Trubus, adalah pihak yang paling berpotensi merasa dirugikan, terlebih bila posisinya berkaitan dengan perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, atau pengawasan proyek infrastruktur.
Ia mencontohkan persoalan yang belakangan mencuat pada proyek Jalan Tol Jakarta-Cikampek II Elevated atau Tol MBZ sebagai preseden yang harus dicegah agar tidak terulang di era kepemimpinan Dody.
Diduga Melibatkan Jaringan Pejabat dan Broker
Trubus menegaskan perombakan birokrasi tak cukup hanya mengandalkan kewenangan seorang menteri. Karena itu, pembentukan tim khusus dianggap perlu agar dugaan penyimpangan bisa diperiksa secara menyeluruh sampai unit kerja paling bawah.
“Karena apa? Karena dia seorang menteri tentu harus membentuk tim khusus untuk membongkar semuanya. Karena kan harus dasarnya kan dasar bukti toh,” jelas Trubus.
Tim tersebut, katanya, memastikan rotasi dan penindakan pegawai berlandaskan hasil pemeriksaan, evaluasi kinerja, dan bukti yang dapat dipertanggungjawabkan, bukan sekadar dugaan.
Tim khusus itu juga bisa dipakai menelusuri pola pengadaan dan pelaksanaan proyek, mulai dari pola pemenang tender berulang, keterkaitan antarperusahaan, penggunaan subkontraktor, perubahan nilai kontrak, hingga kesesuaian kualitas pekerjaan.
Trubus menegaskan mafia infrastruktur biasanya bergerak dalam jaringan yang melibatkan pejabat, kontraktor, konsultan, broker proyek, hingga kekuatan politik, bukan sendirian.
“Mereka kan berlindung di balik ini toh. Jadi mafia-mafia itu juga ada aslinya mafia politik juga, infrastruktur itu. Jadi barangkali orang yang sama atau mereka punya link dengan ini, kan hubungan parpol tertentu juga gitu,” ungkapnya.
Ia menambahkan, jaringan tersebut dapat sudah bermain sejak tahap perencanaan proyek, dengan indikasi berupa kualitas bangunan yang cepat rusak walau belum lama digunakan.
Meski begitu, keberadaan mafia infrastruktur tetap perlu dibuktikan lewat pemeriksaan dokumen pengadaan, aliran dana, hubungan antarperusahaan, serta keterlibatan pejabat yang berwenang atas proyek terkait.
Trubus meyakini pembersihan di tubuh Kementerian PU bisa terwujud selama ada kemauan politik yang kuat untuk menuntaskannya.
“Ini kan tergantung political will. Kalau mau diselesaikan artinya ya dibersih-bersih, bisa dilakukan pembersihan. Tinggal bagaimana Pak Dody mau menyelesaikan ini gitu,” kata dia.
Dukungan Presiden Prabowo Subianto dinilai penting agar proses pembersihan ini tidak surut ketika menghadapi tekanan dari kelompok berkepentingan. Sebagai pembantu presiden, Dody diyakini sudah menyampaikan persoalan internal kementeriannya kepada Prabowo.
“Ya mestinya Presiden mensupport itu kan gitu. Kan menteri itu kan pembantu Presiden. Ya berarti dia mestinya sudah sudah dapat dukungan. Cuman persoalan apakah harus terbuka ya tentu enggak lah, karena kan Presiden cukup mempercayakan kepada menterinya gitu,” pungkas Trubus.
