KOTA BENGKULU — Warga Desa Kandang tidak hanya mengeluhkan soal infrastruktur yang rusak. Dalam forum reses yang digelar Anggota DPRD Kota Bengkulu Edi Hariyanto, Minggu (2/8), muncul harapan besar agar pemerintah menghadirkan Sekolah Rakyat bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu.
Persoalan pajak justru menjadi pembahasan paling hangat. Sejumlah warga mengaku menunggak PBB lantaran besaran tagihan dinilai memberatkan di tengah ekonomi yang belum pulih.
Pemutihan PBB Dinilai Untungkan Warga dan Daerah
Warga meminta Pemkot Bengkulu menerbitkan kebijakan pemutihan tunggakan sekaligus menghapus denda PBB. Mereka menilai langkah ini bukan hanya meringankan beban, tetapi juga bisa mendongkrak pendapatan asli daerah (PAD).
"Kalau ada program pemutihan, masyarakat tentu lebih semangat membayar. Ini juga akan meningkatkan penerimaan daerah karena tunggakan bisa diselesaikan," ujar seorang warga dalam forum tersebut.
Ruang Perawatan BPJS Penuh, Warga Minta Perhatian Pemkot
Di sektor kesehatan, keluhan warga menyangkut pelayanan BPJS Kesehatan. Mereka kerap kesulitan mendapatkan ruang perawatan karena rumah sakit di Kota Bengkulu hampir selalu penuh.
Kondisi ini dinilai perlu menjadi perhatian serius pemerintah agar masyarakat tidak lagi kesulitan saat membutuhkan layanan medis darurat.
Jalan Hotmix RT 47 dan Drainase Jadi Keluhan Utama
Soal infrastruktur, warga RT 47 mendesak pembangunan jalan hotmix. Ruas jalan yang ada saat ini sudah rusak dan menyulitkan aktivitas, terutama ketika musim hujan tiba.
Keluhan serupa disampaikan terkait drainase lingkungan yang belum memadai. Saluran air yang ada tidak mampu menampung debit air saat hujan deras, sehingga kawasan permukiman kerap tergenang.
Minim Penerangan, Area Masjid Rawan Pencurian Motor
Aspek keamanan juga tak luput dari sorotan. Warga meminta pemasangan lampu penerangan jalan di sekitar area masjid karena minimnya pencahayaan dinilai memicu aksi pencurian sepeda motor.
Menanggapi seluruh masukan tersebut, Edi Hariyanto menegaskan bahwa semua aspirasi akan diinventarisasi dan disampaikan kepada pemerintah daerah serta organisasi perangkat daerah (OPD) terkait.
"Mulai dari usulan Sekolah Rakyat, persoalan PBB, pelayanan BPJS, pembangunan jalan hotmix, drainase hingga penerangan jalan akan kami kawal agar bisa masuk dalam skala prioritas pembangunan," tegasnya.
Politikus itu menambahkan, reses bukan sekadar agenda rutin tahunan. Momentum ini menjadi jembatan untuk memastikan suara warga diperjuangkan dalam pembahasan program pembangunan dan penganggaran bersama Pemkot Bengkulu.
Menurutnya, pembangunan tidak boleh hanya berfokus pada proyek fisik semata, tetapi juga harus menjawab kebutuhan dasar masyarakat di bidang pendidikan, kesehatan, dan peningkatan kualitas infrastruktur.
Reses ditutup dengan sesi diskusi dan tanya jawab. Seluruh aspirasi yang masuk akan dihimpun sebagai bahan pokok pikiran DPRD untuk diperjuangkan dalam pembahasan program pembangunan Kota Bengkulu agar memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
