BENGKULU — Ratusan warga Kecamatan Kampung Melayu menyampaikan sejumlah keluhan, mulai dari penerangan jalan yang minim, infrastruktur rusak, hingga persoalan akses layanan kesehatan saat reses Ketua Komisi I DPRD Kota Bengkulu, Bambang Hermanto, pada Minggu (2/8/2026). Politikus Partai Hanura itu menegaskan, usulan yang masuk akan melalui proses verifikasi dan skala prioritas sebelum dieksekusi pemerintah kota.
Bambang mengingatkan warga agar tidak berharap usulan langsung direalisasikan dalam waktu singkat. Menurutnya, mekanisme penganggaran pemerintah tidak bisa serta-merta mengeksekusi setiap permintaan yang masuk.
Alur Birokrasi Jadi Penentu Realisasi Usulan Warga
"Jadi jangan hari ini diusulkan lalu besok atau belum langsung ditagih. Nah bisa gawat kita. Karena yang namanya anggaran pemerintah harus ada mekanisme dan tidak langsung dieksekusi. Butuh waktu," jelas Bambang di hadapan camat, lurah, tokoh masyarakat, dan puluhan warga yang hadir.
Ia memastikan Komisi I akan mengawal setiap aspirasi yang telah disepakati dalam forum musyawarah rencana pembangunan (musrenbang) agar masuk dalam dokumen KUA-PPAS. Namun, kata dia, kemampuan keuangan daerah menjadi batasan utama dalam merealisasikan seluruh usulan tersebut.
Edukasi BPJS Kesehatan Jadi Sorotan
Dalam kesempatan itu, Bambang juga menyoroti kasus warga yang hendak berobat ke Rumah Sakit Kota Bengkulu namun terkendala administrasi kepesertaan. Ia menjelaskan, sistem rujukan berjenjang dalam program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) kerap memicu kesalahpahaman di masyarakat.
"Jadi kalau masyarakat luar daerah mau langsung berobat ke rumah sakit luar daerah menggunakan kartu BPJS Kesehatan daerah tidak bisa dilayani. Karena layanan kesehatan berjenjang bila tidak urgen," bebernya.
Menurut dia, setiap rumah sakit memiliki kerja sama dengan BPJS Kesehatan sesuai kepesertaan yang didaftarkan melalui anggaran pemerintah daerah. Karena itu, edukasi kepada masyarakat perlu terus dilakukan agar tidak terjadi kesalahpahaman.
Prioritas Pembangunan Infrastruktur dan Penerangan Jalan
Selain soal kesehatan, perbaikan infrastruktur dan penambahan lampu penerangan jalan menjadi usulan dominan yang disuarakan warga Kampung Melayu. Bambang menyebut dua sektor itu menjadi perhatian utama Komisi I karena berkaitan langsung dengan keselamatan dan aktivitas ekonomi warga.
Ia berjanji akan membawa usulan tersebut ke tingkat komisi untuk dibahas bersama Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait. "Kami akan perjuangkan sesuai skala prioritas dan kemampuan keuangan daerah," tegasnya.
Reses yang digelar di Kantor Kecamatan Kampung Melayu itu menjadi bagian dari agenda penyerapan aspirasi Masa Sidang II Tahun 2026. Seluruh masukan yang telah dikumpulkan akan dirumuskan menjadi pokok-pokok pikiran (pokir) DPRD untuk diajukan dalam pembahasan APBD 2027.
