BENGKULU — Data terbaru BPS Bengkulu yang dirilis pada 5 Agustus 2026 menunjukkan pasar kerja di provinsi ini masih dihiasi tantangan besar terkait keterlibatan perempuan. Dengan TPAK perempuan hanya 56,86 persen, artinya dari sekitar separuh penduduk usia kerja perempuan, sebagian besar tidak aktif secara ekonomi atau bekerja di luar pasar kerja formal.
Kondisi ini berbanding terbalik dengan partisipasi laki-laki yang mencapai 85,53 persen. Selisih tersebut mengindikasikan masih adanya hambatan struktural bagi perempuan untuk masuk ke dunia kerja, mulai dari beban domestik hingga minimnya akses pekerjaan layak.
Angkatan Kerja Bengkulu Tumbuh Tipis
Secara keseluruhan, jumlah angkatan kerja Bengkulu pada Mei 2026 mencapai 1,16 juta orang. Angka ini setara dengan 71,48 persen dari total penduduk usia kerja yang berjumlah 1.626.312 orang.
Berdasarkan rilis BPS Nomor 53/08/17/Th. XXVIII, jumlah penduduk usia kerja ini bertambah 5.875 orang dibandingkan Februari 2026. Pertumbuhan ini belum tentu linier dengan penambahan lapangan kerja yang tersedia di wilayah tersebut.
Mengapa Partisipasi Perempuan Masih Tertinggal?
Fenomena kesenjangan ini lazim terjadi di sejumlah daerah, namun angka 28,67 poin persen dinilai cukup lebar. Padahal, peran perempuan dalam menopang ekonomi rumah tangga di Bengkulu cukup signifikan, terutama di sektor pertanian dan perdagangan informal.
Belum adanya kebijakan afirmatif yang masif, seperti perluasan akses pelatihan kerja atau dukungan infrastruktur pengasuhan anak, kerap menjadi penghambat utama. Tanpa intervensi yang tepat, kesenjangan ini berisiko melebar seiring perubahan struktur ekonomi.
Apa Dampaknya bagi Ekonomi Rumah Tangga?
Rendahnya TPAK perempuan berarti pendapatan rumah tangga banyak bergantung pada satu pencari nafkah utama. Hal ini membuat ketahanan ekonomi keluarga rentan terhadap gejolak, seperti inflasi atau kehilangan pekerjaan.
Di sisi lain, peningkatan partisipasi perempuan berpotensi menambah ratusan ribu tenaga kerja produktif. Dengan jumlah penduduk usia kerja yang mencapai 1,62 juta orang, potensi ekonomi yang belum tergarap dari kelompok perempuan masih sangat besar.
Langkah yang Perlu Diambil Pemprov Bengkulu
Data BPS ini menjadi evaluasi bagi pemerintah daerah untuk merancang program ketenagakerjaan yang lebih inklusif. Skema pelatihan berbasis komunitas dan kemudahan akses modal usaha mikro bisa menjadi pintu masuk untuk menarik lebih banyak perempuan ke pasar kerja.
Tanpa kebijakan yang menyasar kelompok ini secara spesifik, target peningkatan kesejahteraan masyarakat Bengkulu akan sulit tercapai. Pemerintah kabupaten/kota diharapkan tidak hanya fokus pada angka kemiskinan, tetapi juga pada perluasan kesempatan kerja yang adil bagi seluruh gender.
