BENGKULU UTARA — Pemerintah Kabupaten Bengkulu Utara memastikan biaya pengobatan warga tidak lagi menjadi beban utama keluarga pasien. Melalui Program Bantu Rakyat, pemkab memberikan sokongan dana untuk kebutuhan pendukung selama proses perawatan berlangsung, sebuah celah pembiayaan yang kerap tidak tertutup oleh jaminan kesehatan nasional.
Penyerahan bantuan perdana dilakukan langsung oleh Bupati Arie Septia Adinata di ruang kerjanya, Jumat (7/8/2026). Ia didampingi Kepala Dinas Sosial Kabupaten Bengkulu Utara beserta jajaran. Program ini dirancang untuk menjawab keluhan warga yang harus bolak-balik ke rumah sakit rujukan, terutama di luar kota, namun terkendala biaya transportasi dan akomodasi.
Bupati Arie menegaskan bahwa bantuan ini tidak menyentuh biaya pengobatan medis sama sekali. Seluruh tagihan rumah sakit sudah ditanggung oleh BPJS Kesehatan. Fokus program ini justru pada kebutuhan logistik keluarga pendamping yang selama ini kerap luput dari perhatian.
“Program Bantu Rakyat ini hadir untuk meringankan beban masyarakat. Bukan biaya pengobatannya, karena sudah ditanggung BPJS, tetapi biaya pendukung seperti transportasi, makan, dan tempat tinggal bagi keluarga yang menjaga pasien. Kami ingin masyarakat bisa fokus pada proses penyembuhan tanpa terbebani oleh biaya-biaya tersebut,” ujar Arie dalam keterangan yang diterima redaksi.
Persoalan biaya pendampingan sering menjadi pukulan ganda bagi keluarga kurang mampu. Ketika salah satu anggota keluarga harus dirawat inap di rumah sakit rujukan, biasanya ada satu atau dua anggota keluarga lain yang ikut menetap untuk menjaga. Mereka kehilangan penghasilan harian, sementara pengeluaran untuk makan dan transportasi justru meningkat.
Tanpa intervensi pemerintah, beban ini bisa memaksa keluarga mengambil keputusan sulit: pulang ke kampung dan meninggalkan pasien, atau bertahan dengan utang. Program Bantu Rakyat hadir untuk memastikan opsi tersebut tidak perlu diambil oleh warga Bengkulu Utara.
Pemkab Bengkulu Utara menyatakan komitmennya untuk terus memperluas jangkauan program sosial ini. Dinas Sosial akan menjadi garda terdepan dalam melakukan verifikasi dan memastikan bantuan tepat sasaran, khususnya bagi warga yang tengah menghadapi persoalan kesehatan dan keterbatasan ekonomi secara bersamaan.
Langkah ini menjadi bagian dari upaya pemerintah daerah memperkuat jaring pengaman sosial di luar skema bantuan rutin. Dengan adanya kepastian biaya pendampingan, diharapkan proses penyembuhan pasien tidak lagi dihantui oleh kekhawatiran finansial keluarga yang menunggu di ruang tunggu rumah sakit.