KEPAHIANG — Langkah Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kepahiang menutup lubang defisit anggaran melalui penarikan dana penyertaan modal di Bank Bengkulu dipastikan batal. Akibatnya, beban defisit dalam APBD Perubahan Tahun Anggaran 2026 kian membengkak hingga menyentuh angka sekitar Rp 98 miliar.
Padahal, sebelumnya Pemkab telah menganggarkan pencairan penyertaan modal senilai Rp 9.862.257.114,94 untuk memenuhi kebutuhan kas jangka pendek daerah. Batalnya realisasi dana tersebut membuat posisi kas daerah semakin tertekan di tengah kebutuhan belanja yang terus berjalan.
Bupati Kepahiang H. Zurdi Nata mengungkapkan bahwa penarikan dana dari lembaga perbankan milik daerah bukanlah proses administrasi sederhana. Sejumlah persyaratan hukum dan tata kelola internal bank harus dipenuhi lebih dulu sebelum dana bisa dicairkan.
“Rencana awal memang ingin menarik penyertaan modal sebesar Rp 9,8 miliar untuk menutupi kebutuhan anggaran. Namun batal, karena butuh proses teknis, administratif, dan regulasi yang cukup panjang serta kompleks,” kata Zurdi Nata, Selasa (4/8/2026).
Ia menambahkan bahwa kajian dampak fiskal hingga persetujuan dewan pengawas dan rapat internal pemegang saham menjadi prasyarat yang wajib dilalui. “Ini bukan sekadar pencairan dana; ada tata kelola dan aturan yang harus ditaati agar tidak menimbulkan masalah ke depan,” ujarnya.
Dengan batalnya skema penyertaan modal tersebut, Pemkab Kepahiang dipaksa mencari jalan keluar lain. Beberapa opsi yang masuk pertimbangan adalah penggeseran anggaran antarorganisasi perangkat daerah (OPD), penundaan program non-prioritas, serta pergeseran belanja modal.
Namun, skenario ini diyakini bakal berdampak langsung pada realisasi program pembangunan dan pelayanan publik di daerah. Setiap pilihan kebijakan yang diambil akan menentukan program mana yang tetap jalan dan mana yang harus dikorbankan di sisa tahun anggaran.
Pengamat fiskal daerah menilai defisit sebesar itu menuntut komunikasi yang intensif antara eksekutif dan legislatif. Tujuannya, menyusun skenario pemulihan anggaran yang tidak merusak prioritas pembangunan yang telah disepakati.
Hingga berita ini diturunkan, Ketua DPRD maupun pimpinan fraksi setempat belum memberikan pernyataan resmi terkait langkah penyelamatan anggaran. Sikap resmi lembaga legislatif masih dinantikan publik menyusul besarnya celah fiskal yang harus ditutup.
Pihak eksekutif sendiri berkomitmen untuk membuka proses penanganan defisit kepada publik. Pemkab Kepahiang berjanji akan menyampaikan rencana rinci penanganan defisit kepada DPRD dalam waktu dekat sebagai bagian dari transparansi pengelolaan keuangan daerah.