BENGKULU TENGAH — Badan Pusat Statistik (BPS) merilis angka Indeks Kemahalan Konstruksi (IKK) untuk seluruh kabupaten/kota di Indonesia, termasuk Bengkulu Tengah. Pada 2025, IKK Bengkulu Tengah berada di posisi 95,78 poin, naik signifikan dari 92,0 poin pada tahun sebelumnya.
IKK merupakan indeks harga yang membandingkan tingkat kemahalan konstruksi suatu daerah dengan Kota Surabaya yang ditetapkan sebagai kota acuan. Nilai 100 berarti harga konstruksi setara Surabaya, sementara angka di bawah itu menunjukkan biaya yang lebih murah.
Kenaikan ini menandakan bahwa biaya material, upah pekerja, dan komponen pembangunan lain di Bengkulu Tengah terus merangkak naik dalam beberapa tahun terakhir.
Dari 10 kabupaten/kota di Provinsi Bengkulu, IKK Bengkulu Tengah menempati urutan terendah keenam. Artinya, masih ada lima daerah lain dengan biaya konstruksi lebih murah, namun jaraknya semakin tipis.
Kabupaten Bengkulu Utara menjadi daerah dengan IKK terendah se-Provinsi Bengkulu, yakni 92,95 poin. Disusul Rejang Lebong 93,97 poin, Kepahiang 94,3 poin, Bengkulu Selatan 95,26 poin, dan Lebong 95,55 poin.
Di sisi lain, Kabupaten Mukomuko mencatat IKK tertinggi dengan 100,27 poin, bahkan melampaui angka acuan Surabaya. Disusul Kabupaten Kaur 97,07 poin, Kota Bengkulu 96,13 poin, Seluma 95,9 poin, dan Bengkulu Tengah 95,78 poin.
Menariknya, Bengkulu Tengah justru masuk dalam daftar lima besar daerah termahal di Bengkulu, meski secara keseluruhan masih di bawah rata-rata nasional. Hal ini menunjukkan disparitas biaya pembangunan antarwilayah di provinsi tersebut cukup lebar.
Kenaikan IKK berimplikasi langsung pada anggaran proyek pemerintah daerah. Semakin tinggi indeks, semakin besar alokasi dana yang dibutuhkan untuk membangun infrastruktur seperti jalan, jembatan, gedung perkantoran, hingga fasilitas umum lainnya.
Bagi kontraktor dan pengembang swasta, angka ini menjadi acuan penting dalam menghitung rencana anggaran biaya (RAB) proyek. Kenaikan 3,77 poin dalam setahun berarti penyesuaian harga material dan upah di lapangan berjalan cepat.
BPS sendiri mencatat tren IKK nasional yang terus meningkat seiring inflasi bahan bangunan dan kenaikan upah pekerja konstruksi. Pemerintah daerah biasanya menggunakan data ini sebagai dasar penyesuaian harga satuan pokok kegiatan (HSPK) setiap tahun anggaran.