BENGKULU — Dewan Pimpinan Wilayah Himpunan Pengusaha Kahmi (DPW HIPKA) Provinsi Bengkulu resmi memulai kepengurusan barunya untuk periode 2026–2030. Momen ini tidak hanya menjadi seremoni serah terima jabatan, tetapi juga menjadi titik awal kolaborasi strategis dengan dua bank daerah dan nasional, yakni Bank Bengkulu dan BTN, untuk mempercepat ekosistem bisnis alumni HMI di provinsi tersebut.
Pelantikan yang berlangsung di Bengkulu itu dihadiri langsung oleh Wali Kota Bengkulu Dedy Wahyudi, Sekjen BPP HIPKA Drs. Apt. Ahmad Muntaha, M.M., serta sejumlah kepala daerah seperti Bupati Bengkulu Utara Arie Septia Adinata dan Bupati Bengkulu Tengah Rachmat Riyanto. Kehadiran para pejabat ini menegaskan dukungan pemerintah daerah terhadap penguatan sektor usaha yang digerakkan oleh kader-kader HMI.
Salah satu agenda inti dalam pelantikan tersebut adalah penandatanganan nota kesepahaman antara HIPKA Bengkulu dengan Bank Bengkulu dan BTN. Kerja sama ini diarahkan untuk memberikan kemudahan akses permodalan bagi para alumni yang ingin merintis atau mengembangkan usaha. Langkah ini dinilai krusial karena selama ini banyak kader HMI yang lebih tertarik menekuni dunia politik ketimbang bisnis.
Ketua DPW HIPKA Bengkulu, H Roni Desa, S.Sos., MM, secara tegas menyoroti pergeseran orientasi ini. Ia menyebut bahwa selama ini para alumni muda cenderung menjadikan politik sebagai tujuan akhir setelah lulus kuliah. Padahal, potensi ekonomi di Bengkulu sangat besar dan membutuhkan lebih banyak pengusaha lokal yang kuat.
"Selama ini patron adik-adik alumni setelah lulus adalah berpolitik. Hari ini HIPKA hadir sebagai rumah bersama yang diisi senior-senior pengusaha. Wadah ini harus dimanfaatkan untuk mendorong percepatan ekonomi, khususnya di Kota Bengkulu, Bengkulu Utara, dan sekitarnya," tegas Roni.
Wali Kota Bengkulu, Dedy Wahyudi, menyambut baik terbentuknya kepengurusan baru ini. Ia menilai HIPKA adalah wadah strategis bagi para alumni untuk saling menyokong dan membangun jejaring bisnis yang kuat. Menurutnya, keberhasilan di jalur politik sudah banyak dibuktikan oleh kader HMI, dan kini saatnya menorehkan prestasi serupa di bidang kewirausahaan.
"Kita berhimpun di organisasi ini agar para alumni saling support. Ke depan, harapannya lahir tokoh-tokoh pengusaha baru untuk masyarakat. Jika dari jalur politik sudah banyak yang sukses, kini saatnya sukses juga sebagai pengusaha," tutur Dedy.
Sekretaris Jenderal BPP HIPKA, Drs. Apt. Ahmad Muntaha, M.M., memberikan arahan yang lebih spesifik terkait profesionalisme anggota. Ia menekankan bahwa setiap kader HIPKA harus berstatus sebagai pelaku usaha riil, bukan sekadar pengurus organisasi. Legalitas usaha seperti Nomor Induk Berusaha (NIB) dan NPWP menjadi syarat mutlak yang harus dipenuhi.
Menurut Ahmad Muntaha, semakin banyak pengusaha yang lahir dari kalangan umat, semakin besar pula peluang untuk mengentaskan kemiskinan. Ia mendorong agar budaya wirausaha terus dibangun melalui peningkatan kompetensi, strategi bisnis, kepemimpinan, dan inovasi produk.
"Semakin banyak pengusaha, semakin banyak umat Islam yang terentaskan dari kemiskinan. Karena itu, budaya berwirausaha harus terus dibangun melalui peningkatan kompetensi, strategi bisnis, kepemimpinan, dan yang paling utama adalah inovasi produk," papar Ahmad Muntaha.
Dengan adanya MoU bersama perbankan, langkah selanjutnya yang akan dilakukan HIPKA Bengkulu adalah memetakan potensi usaha para anggotanya dan memfasilitasi mereka untuk mendapatkan pembiayaan. Organisasi ini juga berencana menggelar pelatihan dan pendampingan bisnis secara berkala agar para pengusaha baru tidak hanya memiliki modal, tetapi juga kemampuan mengelola usaha.
Kehadiran para bupati dalam acara tersebut juga menjadi sinyal bahwa kolaborasi antara organisasi kepemudaan dan pemerintah daerah akan terus diperkuat. Dengan dukungan penuh dari pemerintah dan sektor perbankan, HIPKA Bengkulu diharapkan mampu melahirkan generasi pengusaha baru yang tangguh dan membawa dampak positif bagi perekonomian daerah.